Postingan
Ramlah Bumolo, SH Sekretaris Komisi B Dewan Perwakil Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo berpendapat, untuk menentukan dan menilai kemiskinan bagi tiap warga, seharusnya digunakan kolaborasi metode. Alasanya, kata Ramlah, penilaian indikator yang digunakan tiap instansi, dinas atau badan pasti memiliki perbedaan.
Misalnya saja menurut Ramlah, bila ditinjau dari lima sudut, yaitu persentase penduduk miskin, pendidikan (khususnya angka buta huruf), kesehatan (antara lain angka kematian bayi dan anak balita kurang gizi), ketenagakerjaan,dan ekonomi (konsumsi/kapita) semua pasti memiliki perbedaan.
Sebagai buktinya, kata Ramlah indikator atau ciri-ciri kemisikinan pada satu rumah tangga yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), diantara14 poin salah satunya, luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang dan jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu murahan serta jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, tembok tanpa plester.
Sementara untuk versi Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama, antara lain pendekatan kebutuhan dasar, pendekatan pendapatan, pendekatan kemampuan dasar, dan pendekatan objektif dan subjektif.
"Jadi saran saya sebaiknya semua pendekatan dan indikator penilaian kemiskinan itu sebaiknya dikolaborasikan kemudian ditindak lanjuti dengan peninjauan dilapangan. Jika itu dilakukan saya yakin hasilnya bisa maksimal.
Seperti yang sudah dilakukan Walikota Gorontalo Adhan Dambea dengan program semua bisa sekolah dan bantuan mobil operasional sekolah. Itu semua merupakan salah satu solusi kemiskinan ditinjau dari indikator pendidikan, "jelasnya Ramlah Bumolo, dikantornya Jumat, (29/10) (Rahamd Nur)
