Seiring dengan berjalannya waktu program konversi mitan ke gas LPG merambah seluruh daerah pelosok Indonesia, walaupun terjadi penolakan akibat dari dampak meledaknya tabung gas 3 Kg dibeberapa daerah, namun program itu tetaplah berjalan.
Seperti penolakan yang terjadi didaerah lainnya, di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, program konversi mitan ke gas LPG juga mengalami batu sandungan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Umum gabungan Komisi DPRD Kota yang merupakan folowup dari kunjungan kerja pihak Komisi B ke PT Pertamina Makassar yang menghadirkan perwakilan pertamina Manado, Hiswana Migas, Pangkalan dan para agen serta pihak eksekutif pemerintaha kota Gorontalo diwarnai adu argumen.
Interupsi terus mewarnai jalannya RDP yang dipimpin ketua Komisi B Ir Muchazir Abdullah. Beberapa aleg komisi A, meminta agar dalam RDP tersebut direkomendasikan poin penting diantaranya penggunaan LPG atau mitan sebaiknya diserahkan ke masyarakat pengguna. Begitupun dengan komisi C, melihat secara detail sosialisasi cara penggunaan yang dilakukan pertamina harus dituntaskan. Bahkan gabungan komisi tersebut menyarankan dan menawarkan akan adanya jaminan keselamatan bagi pengguna LPG. Selain itu. pihak eksekutif pemkot juga berharap pihak pertamina memberikan jaminan peralatan aksesorisyang ditandai label SNI. Begitupun perwakilan pangkalan, agenmengharapkan konversi mitan ke gas LPG tidak serta merta mematikan keberadaan mitan ditiap pangkalan.
Sementara pihak PT Pertamina Manado menjelaskan, tupoksi yang diberikan pemerintah pusat hanya sebatas pendistribusian. Menurut pihak pertamina mengenai jaminan aksesoris pihaknya setuju dan keberadaan mitan ditiap pangkalan pihanya tetap mendistribusikan hanya saja tidak lagi melalui subsidi.
RDP yang berjalan alot tersebut, pada akhirnya menghasilkan kesimpulan, pertama, pelaksanaan tahapan sosialisasi program konversi mitan ke gas LPG, dikota Gorontalo masi sangat minim sehingga dimintakan agar kiranya dilaksanakan secara terus menerus dan lebih maksimal lagi. Kedua, pelaksanaan tahapan pendistribusian paket LPG, harus sesuai hasil pendataan dan tetap membuka peluang bagi masyarakat yang belum didata. Ketiga, pelaksanaan pembangunan SPBE Ilotidea progersnya masih 60 persen dan akan selesai 100 persenpada bulan Agustus 2011, sedangkan pembangunan SPBE di Limboto Barat masih pada persiapan lahan dan akan selesai pada tahun 2012, dan SPBEK di Kwandang sudah selesai 100 persen. Selain itu, tiga rekomendasi yang dihasilkan pertama,diminta kepada pertamina untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah kota Gorontalo, terkait konversi mitan ke gas LPG. Kedua, pemerintah kota memanggil camat dan Lurah yang telah menerima pelaksanaan pendistribusian dari pihak pertamina. Ketiga, hsil kesimpulan dan rekomendasi pada hari ini dijadikan sebagai keputusan dewan kota Gorontalo untuk digunakan sebagai mana mestinya.
Ditempat terpisah Koordinator Komisi B, H. Erman Lajengke yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Gorontalo Fraksi Demokrat mengharapkan, konversi mitan ke gas LPG yang sampai mematikan mata pencaharian para agen mitan.
Menurutnya, dalam kunjungan kerja ke PT Pertamina Makassar, pihaknya telah menyampaikan agar seluruh komponen penggerak mitan dapat diakomodir . “Para agen mitan itu bisa dijadikan sub agen LPG jika konversi itu telah disepakati pemberlakuannya, “jelasnya.
Dia berharap dengan pemberdayaan agen mitan itu bisa menjadi solusi tepat untuk tetap menghidupkan usaha dan mata pencarian para agen. Selain itu, pertamina juga diharapkan membuka peluang kerjasama kepihak perbankan. “Melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertamina bisa bekerjasama perbankan untuk memberikan peluang bantuan modal bagi para agen mitan yang nantinya bisa dilaihkan ke sub agen LPG, “sarannya. (red)