Postingan
Oleh :
Drs. ARDIN DANIAL, M.Sc, M.Ec.Dev.
(Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo)
Waktu berjalan terus hingga tak terasa saat ini kita akan melaksanakan pemilihan Gubenur dan wakil Gubenur secara langsung untuk kedua kalinya sejak provinsi ini terbentuk yaitu pertama pada tahun 2006 dengan tiga pasangan calon yang dimenangkan secara mutlak pasangan calon Fadel Muhammad dan Gusnar Ismail dengan perolehan suara 82%, diakui atau tidak kenyataan menunjukkan bahwa pemilihan Gubenur dan wakil Gubenur secara langsung pertama tahun 2006 di Provinsi Gorontalo telah berlangsung secara jujur, tertib, cerdas dan bermartabat.
Pertanyaannya kemudian adalah dapatkah kita mengulang kembali sejarah tersebut, jawabannya adalah harus bahkan lebih baik dari Pilgub yang pertama. Mengapa, sebab Pilgub tahun ini agak sedikit berbeda dengan Pilgub yang pertama, perbedaannya bukan pada proses dan atau mekanisme pelaksanaan Pilgubnya melainkan pada para kandidat yang akan tampil dalam arena Pilgun nanti meskipun belum ada penetapan pasangan calon secara resmi dari KPUD sebagai satu-satunya institusi yang berwenang dalam melaksanakan Pemilukada namun dari berbagai berita dimedia massa maupun dari sosialisasi para calon yang dapat kita lihat melalui spanduk, stiker maupun baliho-baliho yang ada, bahwa calon Gubernur tahun ini didominasi oleh para kepala daerah mulai dari Gubenur sebagai incumbent maupun beberapa Bupati dan Walikota yang masih aktif atau yang belum berakhir masa jabatannya atau masa pengabdiannya sebagai Bupati/Walikota.
Dengan tampilnya para kepala daerah dalam pilgub tahun ini banyak yang berharap dan merasa optimis bahwa pelaksanaan pilgub tahun ini menjadi pilgub yang lebih berkualitas dari pilgub sebelumnya. Namun bila ada yang berpendapat dan merasa pesimis dengan pelaksanaan pilgub tahun ini untuk bisa menjadi lebih berkualitas dari pilgub sebelumnya, maka hal itu patut kita hormati sebab pendapat dan rasa pesimisme seperti itu bukanlah tidak beralasan, mengapa, karena pilgub yang diikuti oleh para kepala daerah seperti ini bukan hal yang baru di republik tercinta ini, banyak Pilgub yang diikuti oleh para kepala daerah namun melahirkan lembaran hitam dalam catatan pelaksanaan pemilukada yang tidak putut dicontoh seperti terjadi dibeberapa tempat yang telah menodai kemurnian demokrasi dan mencabik-cabik hak rakyat, seperti adanya kecenderungan intimidasi terhadap rakyat kecil (grassroots), kepala desa, camat, guru-guru dan PNS, menyeruaknya aroma politik uang (Money politics), adanya kecenderungan keberpihakan oknum, lembaga atau institusi tertentu yang seharusnya sangat diharapkan netralitasnya seperti KPUD, Panwas, media massa, terhadap calon-calon tertentu, adanya penggelombungan dan manipulasi suara, adanya black campaign yang menjurus pada fitnah dan masih banyak lagi kejadian-kejadian lainnya yang menyebabkan rakyat menjadi pesimis dalam pelaksanaan Pemilukada.
Hal ini terjadi karena tidak adanya komitmen dan konsistensi serta niat baik kita dalam melaksanakan aturan Pilkada yang ada. Oleh karena itu untuk menuju pada Pemilukada yang berkualitas dan bermartabat maka harus dimulai dari niat baik untuk komitmen dan konsisten tidak melanggar aturan main Pilkada (rule of the game). Pertanyaannya kemudian adalah mungkinkah hal itu dapat diwujudkan, jawabannya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini sepanjang kita mau, bukankah ada pribahasa kita mengatakan dimana ada kemauan disitu ada jalan, dan jalan menuju Pemilukada yang berkualitas dan bermartabat terbentang luas karena rambu-rambu lalulintas jalan dan aturan mainnya sudah sangat jelas.
Persoalannya maukah kita melewati jalan itu, sebab kenyataannya tidak sedikit orang yang mengambil jalan pintas meskipun beresiko demi memenuhi syahwat untuk ingin berkuasa bukan syahwat untuk ingin mengabdi kepada rakyat sebab bila syawat yang muncul dilandasi keinginan dan niat baik untuk mengabdi kepada rakyat maka pasti tidak ada yang akan mengambil jalan pintas melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan aturan main Pilkada.
Inilah tantangan yang harus kita hadapi bila kita ingin menjadi yang terbaik, tantangan ini tidak hanya ditujukan kepada para calon tetapi terutama kepada para elite-elite politik yang berada dibalik para calon dan lemabaga/institusi/organisasi seperti KPUD, Panwas, media massa, LSM, PNS, Mahasiswa dan semua orang yang punya niat baik menjadikan Pemilukada di Provinsi Gorontalo menjadi Pemilukada yang berkualitas dan bermartabat.
Bagaimana Pemilukada yang berkualitas dan bermartabat itu, dalam pandangan banyak orang bahwa Pemilukada yang berkualitas dan bermartabat itu adalah Pemilukada yang memenuhi beberapa aspek utama antara lain (1) aspek yuridis yaitu bahwa Pemilukada berjalan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku artinya tidak terjadi pelanggaran yang bersifat prinsipil yang merusak tatanan dan nilai-nilai Pemilukada itu sendiri sebagai sarana demokrasi, (2) aspek sosiologis yaitu bahwa masyarakat benar-benar berpartisipasi aktif dalam menggunakan hak pilihnya secara otonom tanpa intimidasi, (3) aspek edukatif yaitu bahwa Pemilukada benar-benar berfungsi sebagai sarana atau media pendidikan politik rakyat ditingkat grossroots, (4) aspek filosofis yaitu bahwa Pemilukada benar-benar melahirkan pemimpin DISIPLIN, yang dalam tulisan ini kata DISIPLIN kami maknai huruf demi huruf sebagai berikut (Dedikasi, dalam arti memiliki jiwa pengabdian yang tinggi, selalu mendahulukan kepentingan rakyat dari pada kepentingan diri sendiri, keluarga atau kelompoknya. Iman dalam arti memiliki sikap religius yang menjunjung tinggi nilai-niali keagamaan sebagai dasar etika dan panduan perilaku dalam menjalankan kepemimpinannya, Sensitif, dalam arti peka dan antisipatif terhadap setiap permasalahan rakyat yang dipimpinnya, Inovatif , dalam arti memiliki orientasi sikap dan perilaku yang menghargai penemuan (invention), perluasan (extention), yang diarahkan untuk menghasilkan nilai tambah melalui suatu kebaruan idea, metode, proses, alat dan produk sehingga menghasilkan sesuatu yang unggul, Pengayom, dalam arti memiliki jiwa kepamongan sebagai pelindung rakyat, Legitimasi, dalam arti beroleh kepercayan rakyat karena kejujuran dan komitmennya dalam memimpin, Informatif, dalam arti mampu berkomunikasi dalam memberikan informasi tentang program-program pembangunan baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal. Normatif, dalam arti selalu berpedoman pada aturan main (Rule of the game) atau berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas. Inilah empat aspek penting yaitu aspek yuridis, sosiologis, edukatif dan filisofis yang menurut hemat kami dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengukur sebuah Pemilukada yang berkualitas dan bermartabat.
Untuk mewujudkan hal ini maka sangat diharapkan peran semua elemen masyarakat mulai dari peserta Pemilukada, penyelenggara Pemilukada, pemerintah, DPRD, parpol, media massa. Ormas/LSM, Tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, PNS, TNI, Polri, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya untuk bersama-sama memulai langlah menuju Pemilukada dengan niat baik yaitu mewujudkan Pemilukada di daerah tercinta ini menjadi Pemilukada yang berkualitas dan bermartabat.
