Postingan
Gorontalo, Secara keseluruhan Provinsi Gorontalo tercatat memiliki wilayah seluas 12.215,44 km2. Jika dibandingkan terhadap wilayah Indonesia, luas wilayah provinsi ini hanya sebesar 0,64 persen. Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu: Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Luas masing-masing kabupaten/kota adalah :- Kabupaten Boalemo seluas : 2.248,24 Km2 (18,4 %)- Kabupaten Gorontalo seluas : 3.426,98 Km2 (28,05 %) atau 2.196,91 km2
- Kabupaten Pohuwato seluas : 4.491,03 Km2 (36,77 %)
- Kabupaten Bone Bolango seluas : 1.984,40 Km2 (16,25 %)
- Kabupaten Gorontalo Utara seluas : 1.230,07 Km2 (10,07 %)
- Kota Gorontalo seluas : 64,79 Km2 (0,53 %).
Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo melalui Kepala Sub Bagian (Kasubag) Tapal Batas dan Toponimi, Drs Zulkifli Lasalewo, M.Ec.Dev, menjelaskan untuk menghitung luas wilayah satu provinsi harus sesuai dengan acuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.“Jika kita mencermati bunyi Pasal 18 pada ayat 3 dan ayat 4, dimana menyebutkan Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut; b). pengaturan administratif; c). pengaturan tata ruang; d). penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; e). ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan f). ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara. Selain itu pada ayat (4) Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota, “jelasnya.Dia menambahkan, jika perhitungan luas wilayah berdasarkan acuan UU 32 maka rumus perhitungan dapat disimpulkan bahwa luas daratan ditambah luas lautan Kabupaten dan Kota (1/3 atau 4 mil laut) ditambah luas lautan provinsi (8 mil).
Seperti yang diberitakan salah satu media online (Infogue.com), mulai tahun depan, luas wilayah laut akan dimasukkan dalam faktor penentu pembagian jatah Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Paskah Suzetta mengatakan, perubahan kebijakan fiskal ke daerah tersebut merupakan upaya mendorong daerah yang memiliki wilayah laut luas agar bisa mengoptimalkan potensi kelautannya. ''Selama ini perhitungan DAU hanya mempertimbangkan luas wilayah darat, ke depan, kami minta luas wilayah laut juga dihitung,'' ujarnya usai Workshop Kebijakan Kelautan Indonesia di Jakarta kemarin (12/10).
Menurut Paskah, dengan mendapatkan lebih banyak DAU, maka daerah yang memiliki wilayah laut bisa mulai mengembangkan infrastruktur kelautan, sehingga bisa menarik investor untuk mengoptimalkan potensi ekonomi kelautan. ''Ini yang paling penting,'' katanya.
Dalam APBN 2010, anggaran DAU yang akan ditransfer pemerintah pusat ke daerah mencapai Rp 203,48 triliun. Selama ini, salah satu variabel pembagian DAU memang hanya mempertimbangkan luas wilayah daratan sebuah daerah, tidak termasuk luas lautnya.
Paskah mengatakan, selama ini kontribusi sektor kelautan terhadap perekonomian nasional hanya sebesar 2,7 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Dalam beberapa tahun ke depan, pemerintah menargetkan kontribusinya bisa dinaikkan menjadi 4 persen. ''Ini masuk dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM),'' terangnya.
Usulan memasukkan faktor luas lautan dalam penentuan DAU pertma kali diajukan oleh tujuh propinsi yang masuk dalam Forum Kerjasama Pemerintah Daerah Propinsi Kepulauan. Tujuh propinsi itu adalah Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Maluku, dan Maluku Utara.
Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi menambahkan, dengan luas wilayah laut mencapai 5,8 juta km persegi, potensi kelautan Indonesia bisa mencapai Rp 1.500 triliun per tahun. ''Ini potensi luar biasa,'' ujarnya.
Menurut Freddy, potensi tersebut mencakup perikanan, wisata bahari, minyak dan gas bumi di lepas pantai, transportasi laut, bioteknologi, ocean thermal energy convertion, serta polymineral nodules di dasar laut.
(Red)
Seperti yang diberitakan salah satu media online (Infogue.com), mulai tahun depan, luas wilayah laut akan dimasukkan dalam faktor penentu pembagian jatah Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Paskah Suzetta mengatakan, perubahan kebijakan fiskal ke daerah tersebut merupakan upaya mendorong daerah yang memiliki wilayah laut luas agar bisa mengoptimalkan potensi kelautannya. ''Selama ini perhitungan DAU hanya mempertimbangkan luas wilayah darat, ke depan, kami minta luas wilayah laut juga dihitung,'' ujarnya usai Workshop Kebijakan Kelautan Indonesia di Jakarta kemarin (12/10).
Menurut Paskah, dengan mendapatkan lebih banyak DAU, maka daerah yang memiliki wilayah laut bisa mulai mengembangkan infrastruktur kelautan, sehingga bisa menarik investor untuk mengoptimalkan potensi ekonomi kelautan. ''Ini yang paling penting,'' katanya.
Dalam APBN 2010, anggaran DAU yang akan ditransfer pemerintah pusat ke daerah mencapai Rp 203,48 triliun. Selama ini, salah satu variabel pembagian DAU memang hanya mempertimbangkan luas wilayah daratan sebuah daerah, tidak termasuk luas lautnya.
Paskah mengatakan, selama ini kontribusi sektor kelautan terhadap perekonomian nasional hanya sebesar 2,7 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Dalam beberapa tahun ke depan, pemerintah menargetkan kontribusinya bisa dinaikkan menjadi 4 persen. ''Ini masuk dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM),'' terangnya.
Usulan memasukkan faktor luas lautan dalam penentuan DAU pertma kali diajukan oleh tujuh propinsi yang masuk dalam Forum Kerjasama Pemerintah Daerah Propinsi Kepulauan. Tujuh propinsi itu adalah Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Maluku, dan Maluku Utara.
Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi menambahkan, dengan luas wilayah laut mencapai 5,8 juta km persegi, potensi kelautan Indonesia bisa mencapai Rp 1.500 triliun per tahun. ''Ini potensi luar biasa,'' ujarnya.
Menurut Freddy, potensi tersebut mencakup perikanan, wisata bahari, minyak dan gas bumi di lepas pantai, transportasi laut, bioteknologi, ocean thermal energy convertion, serta polymineral nodules di dasar laut.
(Red)
